Print this Article

By: Baiq Wardhani

This article had been published in on Wednesday, 20 February 2008

Negara yang berpenduduk mayoritas muslim itu merupakan salah satu provinsi negara Serbia, hasil pecahan Yugoslavia. Kosovo selama bertahun-tahun merasa hidup tertekan di bawah rezim otoriter Serbia, dan karena itu menuntut kemerdekaan.

Bagi pemerintah Serbia, tuntutan kemerdekaan Kosovo merupakan gerakan pemisahan diri -separatis- sehingga harus dicegah menggunakan berbagai cara. Akibatnya, selama hampir dua dekade pemerintah Serbia disibukkan oleh kegiatan menumpas gerakan pemisahan diri Kosovo.

Tetapi, kemerdekaan Kosovo yang diproklamasikan Minggu, 17 Februari 2008, itu membawa masalah tersendiri bagi Indonesia. Sementara sebagian masyarakat internasional seperti NATO dan Uni Eropa menyambut gembira deklarasi kemerdekaan tersebut, Indonesia justru berhati-hati.

Indonesia menempatkan diri pada posisi "wait and see" atas perkembangan di Balkan. Tidak segera memberikan pendiriannya, mengakui atau tidak keberadaan negara Kosovo.

Indonesia akan menyatakan posisinya setelah seluruh proses negosiasi dilakukan menyeluruh. Pemerintah RI melihat kesan bahwa kemerdekaan Kosovo hanya dilakukan sepihak (unilateral) tanpa dukungan seluruh anggota PBB, terutama Dewan Keamanan. Karena itu, Indonesia tidak perlu terburu-buru menyatakan posisinya.

Mengapa Dilematis?

Posisi Indonesia yang menunda-nunda pengakuan kemerdekaan Kosovo disebabkan beberapa alasan. Pertama, terdapat perbedaan suara di kalangan partai-partai politik di Indonesia. Beberapa parpol seperti Golkar, PPP, PKS, dan PAN mendorong agar pemerintah segera mengambil posisi tegas dengan mendukung kemerdekaan Kosovo. Tetapi, keberatan datang dari beberapa partai lain seperti PDI Perjuangan.

Parpol-parpol pro-kemerdekaan Kosovo menyatakan, dukungan atas Kosovo layak diberikan dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati kemerdekaan negara lain. Juga kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sesuai dengan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Sementara pihak yang keberatan menyatakan, jika Indonesia mendukung kemerdekaan Kosovo, itu sama artinya dengan mendukung terjadinya separatisme. Indonesia masih memiliki sejumlah masalah yang berkaitan dengan separatisme yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.

Indonesia masih mengalami trauma setelah Timor Timur (Timtim) merdeka. Lepasnya wilayah itu dari Indonesia telah mengilhami sejumlah gerakan pemisahan diri lainnya seperti di Aceh dan Papua untuk mengikuti jejak Timtim. Gerakan-gerakan separatis terutama di dua wilayah itu bahkan mengikuti taktik dan strategi yang dilakukan Timtim untuk mencapai "sukses" melepaskan diri dari NKRI.

Kedua, berkaitan dengan perbedaan suara di PBB. Kemerdekaan Kosovo mendapat dukungan dari negara-negara Barat dan NATO serta Uni Eropa, sementara Rusia dan China menolaknya.

Hal itu merefleksikan masih terjadinya perang dingin di PBB. Negara-negara Barat pendukung Kosovo melihat Serbia masih melanjutkan praktik-praktik penekanan, pengekangan, dan penindasan atas rakyat Kosovo, yang pernah dilakukan oleh pemerintah komunis di masa lalu.

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Barat tentang HAM dan liberalisme. Selain itu, terdapat motivasi geopolitik dan strategi dari Barat yang melihat Kosovo sangat prospektif bagi kepentingan Barat.

Sebaliknya, bagi Rusia -dan tentu juga Serbia- kemerdekaan Kosovo adalah ilegal. Terdapat kesamaan kepentingan antara Indonesia dan Rusia dalam hal separatisme. Pengakuan kemerdekaan Kosovo sama saja dengan mendukung gerakan separatis di bagian dunia yang lain dan secara sengaja mengabaikan prinsip-prinsip PBB tentang integritas wilayah dan kedaulatan negara. Alasan inilah juga yang dikemukakan Indonesia.

Ketiga, posisi Indonesia atas Serbia. Bagi masyarakat internasional, Serbia merupakan negara rogue yang tidak menghormati HAM karena telah banyak melakukan pelanggaran kemanusiaan.

Serbia banyak mendapat kecaman akibat kekejaman kepada penduduknya sendiri yang berbeda ideologi seperti dengan Bosnia dan Kosovo, khususnya etnis Albania yang merupakan mayoritas di Kosovo. Sikap Serbia itu menyebabkan Indonesia sulit mengambil sikap tegas. Di satu pihak, Indonesia tidak mau disejajarkan dengan Serbia dalam rekor HAM-nya yang buruk. Namun di pihak lain, Indonesia harus mempertimbangkan hubungannya dengan Rusia, China, dan Serbia. Indonesia tidak mau hubungan baiknya dengan negara-negara itu terganggu oleh isu Kosovo.

Negara-negara tersebut secara konsisten mendukung integritas wilayah RI dalam kaitannya dengan isu separatisme. Indonesia, Rusia, dan China memiliki banyak kepentingan yang terkait satu sama lainnya, baik ekonomi, politik, maupun strategi.

Mempertimbangkan beberapa hal di atas, dapat dimaklumi bahwa Indonesia berada pada posisi dilematis. Sekalipun Indonesia tidak perlu terburu-buru dalam memberikan pernyataan resminya, pemerintah sebaiknya memiliki pendirian, mengakui Kosovo atau tidak mengakui keberadaan negara baru itu. Ini penting bagi citra Indonesia di tengah-tengah masyarakatnya sendiri maupun di mata masyarakat internasional.