Print this Article

By: Baiq Wardhani

This article had been published in the on Tuesday, 9 May 2006

Kekacauan demi kekacauan sedang melanda Timor Leste, negara tetangga baru kita. Krisis internal yang diawali dengan pemecatan terhadap sekitar 600 anggota tentara nasional Timor Leste oleh Panglima Pertahanan Jenderal Taur Matan Ruak pada akhir Maret lalu memicu kerusuhan-kerusuhan berikutnya. Peristiwa tersebut menyebabkan kekacauan hukum dan tatanan (law and order) yang membawa akibat pada eksodus warga Timor Leste ke salah satu wilayah kedaulatan RI di NTT.

Karena arus masuk terus-menerus warga Timor Leste, Pemerintah RI pada beberapa minggu lalu memandang perlunya pengamanan wilayah kita di sekitar tapal batas dengan wilayah Timor Leste dengan status Siaga I.

Mengamati peristiwa ini dan beberapa perkembangan internal di Timor Leste, orang bertanya, apa yang sedang terjadi di negara terbaru itu setelah perpisahannya dengan RI. Apakah Timor Leste akan menjadi "negara gagal" (failed state/disrupted state)?

Peran Australia

Setelah melalui proses yang sulit, menyakitkan, dan memakan banyak korban, baik di pihak RI maupun Timor Timur (namanya saat itu), akhirnya wilayah yang dahulunya menjadi provinsi ke-27 Indonesia berhasil melepaskan diri dari Indonesia.

Ibarat jabang bayi, kelahiran Timor Leste harus melalui operasi caesar yang berbiaya mahal dengan harapan para bidan, dokter, dan semua pihak yang bersimpati padanya yang membantu kelahirannya akan tetap menaruh simpati dan bersedia berkorban demi kelangsungan hidup si bayi. Namun, apa yang terjadi?

Harapan tersebut ternyata tidak sepenuhnya terpenuhi. Bermacam bantuan yang dahulu pernah dijanjikan oleh berbagai pihak ternyata tidak sebanyak yang diharapkan. Bahkan Australia, yang menjadi "ketua tim dokter", pun tidak terlalu peduli dengan berbagai kesulitan yang sedang dialami si bayi yang baru lahir tersebut.

Lebih parah lagi, ladang minyak di Celah Timor yang selama ini menjadi incaran dan judi politik Australia atas Timor Leste, bahkan menjadi bahan sengketa antara kedua negara tersebut. Banyak kalangan dalam negeri Australia yang mengkritik sikap pemerintahan Howard dengan menganggap Canberra kurang bertanggung jawab atas negara binaannya itu.

Kurangnya perhatian Australia itu ditunjukkan, misalnya, dengan sedikitnya bantuan keuangan yang dicurahkan ke Timor Leste. Entah karena menjaga perasaan terhadap IndonesiaAustralia tidak memberi perhatian yang memadai dalam membantu Timor Leste untuk berjuang sebagai negara baru. atau memang tidak ada niatan untuk membantu sepenuh hati,

Sikap ini sangat berbeda seperti yang ditunjukkannya terhadap Papua Niugini (PNG), yang setiap tahunnya menerima hibah untuk membantu APBN-nya, walaupun Timor Leste tidak bisa disamakan persis dengan PNG yang merupakan jajahan Australia sebelum merdeka pada tahun 1975. Namun, setidaknya Australia memegang peranan penting dalam kemerdekaan Timor Leste.

Jika akhirnya Timor Leste harus berjuang sendiri menghadapi berbagai kemelut internalnya, apakah Timor Leste akan menjadi "negara gagal"? Antisipasi ke arah tersebut wajar. Berkaca pada kasus Liberia, Rwanda, Haiti, dan Somalia, kondisi internal Timor Leste menjadi keprihatinan banyak pihak.

Beban regional

Mengundang campur tangan pihak luar merupakan salah satu solusi "negara gagal" untuk menghadapi kekacauan di dalam negeri (Thomas D Grant, 2001). Dengan berbagai alasan, intervensi internasional adalah gejala umum politik internasional pasca-Perang Dingin dan makin populer sebagai jalan keluar yang diambil negara-negara besar dalam menghadapi krisis domestik di suatu negara.

Secara sederhana, kondisi disrupted/failed state ditandai dengan terjadinya kekacauan di suatu negara, mulai dari fragmentasi elite sampai terganggunya tatanan sosial yang merupakan sumber gangguan bagi instabilitas kawasan (Amin Saikal, 2000).

Australia mengategorikan Solomon dalam failed state karena negara tersebut terus-menerus dirundung konflik internal sehingga perlu mengundang pihak Australia untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Belajar dari kasus ini, maka tidak menutup kemungkinan Timor Leste terjebak dalam kriteria itu, mengingat niat pemerintah Timor Leste untuk mengundang Portugal dan Fiji dalam mengatasi krisis internalnya.

Diundangnya pihak luar menandakan lemahnya negara dalam melindungi hak-haknya sendiri. Kondisi ini sangat rawan bagi intervensi yang lebih jauh. Terjadinya perluasan konflik yang tidak mampu dikendalikan oleh dua negara undangan tersebut menggoda negara besar untuk melakukan hal yang sama. Jika hal tersebut terjadi pada Timor Leste, maka akan menambah rentetan jumlah negara "gagal" di Asia-Pasifik.

Jika Timor Leste terus-menerus dilanda krisis, hal ini akan menjadi beban. Tidak saja bagi Australia, namun juga bagi Indonesia. Sekalipun Australia belum menunjukkan tanda-tanda ke arah itu, kecenderungan untuk melakukannya selalu terbuka. Sebagai negara yang memainkan peran regional, Australia menaruh kepentingan atas keamanan Timor Leste secara keseluruhan. Konflik internal di Timor Leste akan membawa dampak luas bagi kepentingan Australia, misalnya dengan migrasi warga Timor Leste ke negara tersebut.

Pemerintah Indonesia pun akan tidak kalah pusingnya. Selain dukungan faktor kedekatan geografis, secara psikologis sebagian besar warga Timor Leste juga masih memiliki ikatan dengan Indonesia. Karenanya, wilayah Indonesia (Timor Barat dan sekitarnya) merupakan tempat tujuan yang mudah. Jika kerusuhan tidak segera berakhir, pengungsi akan terus mengalir ke wilayah Republik Indonesia yang akan memicu konflik baru akibat gesekan-gesekan faktor sosial dan ekonomi.